Selamat datang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol

  • 0852 4032 6060
  • bapenda@buolkab.go.id

Pajak - Hiburan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan


Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
Pajak Hiburan dipungut atas setiap penyelenggaraan.
  1. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
  2. Pajak hiburan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Tontonan Film;
    2. Pagelaran Kesenian, Musil, Tari, dan/atau busana;
    3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
    4. Pameran;
    5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
    6. Sirkus, acrobat, dan sulap;
    7. Permainan bilyar, golf, dan boling;
    8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
    9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
    10. Pertandingan olahraga.

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.

Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya iterima oleh penyelenggara hiburan.

  1. Tarif pajak hiburan untuk tontonan film dan pameran ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ),
  2. Untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, karaoke, permainan ketangkasan, tariff pajak hiburan ditetapkan sebesar 35 % ( tiga puluh lima persen ),
  3. Untuk hiburan diskotik, klub malam, panti pijat dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75 % ( tujuh puluh lima persen ),
  4. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional tariff pajak hiburan ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ).

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Masa Pajak hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 3 ( tiga ) bulan kalender.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya penyelenggaraan hiburan.