Selamat datang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol

  • 0852 4032 6060
  • bapenda@buolkab.go.id

Pajak - Hotel

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pajak Hotel


Hotel adalah fasilitas jasa penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, posanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 ( sepuluh).
Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
  1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
  2. Jasa Penunjang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi palayanan penunjang antara lain telepon, faksimel, Teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.
  3. Dikecualikan dari objek pajak hotel adalah :
    1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
    2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
    3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
    4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama pesawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis; dan
    5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adal jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ).

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Masa Pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 3 ( tiga ) bulan kalender.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya pelayanan hotel.