Selamat datang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol

  • 0822 9378 7980
  • bapenda@buolkab.go.id

Pajak - PBB

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan


Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah perdesaan/perkotaan.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
Pajak bumi dan bangunan dipungut atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau bangunan sector pedesaan dan perkotaan oleh pribadi atau badan.
  1. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimilik, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, pertanian dan pertambangan.
  2. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang :
    1. Digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
    2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
    3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
    4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
    5. Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
    6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu ha katas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu ha katas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah NJOP.

Tarif pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebagai berikut :
  1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) ditetapkan sebesar 0,1 % ( nol koma satu persen ) per tahun.
  2. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) ditetapkan sebesar 0,2 % ( nol koma dua persen ) per tahun.
  3. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) ditetapkan sebesar 0,3 % ( nol koma tiga persen ) per tahun.

Besaran pokok pajak bumi dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4).

Masa Pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 6( enam ) bulan kalender.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat penyerahan SPPT PBB P2