Selamat datang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol

  • 0822 9378 7980
  • bapenda@buolkab.go.id

Pajak - Reklame

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame


Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dibuat untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum..
Pajak Reklame dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame.
  1. Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Reklame papan/billoard/videotron/megatron dan sejenisnya;
    2. Reklame kain;
    3. Reklame melekat, stiker;
    4. Reklame selebaran;
    5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
    6. Reklame udara;
    7. Reklame Apung;
    8. Reklame Suara;
    9. Reklame film/slide; dan
    10. Reklame peragaan.
  2. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
    2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
    3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
    4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; dan
    5. Penyelenggaraan reklame untuk menunjukan lokasi pemukiman.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.

Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ).

Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 6.

Masa Pajak reklame adalah jangka waktu yang lamanya 3 ( tiga ) bulan kalender.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.