Selamat datang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol

  • 0822 9378 7980
  • bapenda@buolkab.go.id

Pajak - Restoran

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran


Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, Kantin, Warung, Bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
Pajak restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  1. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  2. Pelayanan yang disediakan restoran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran.

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen ).

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Masa Pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 3 ( tiga ) bulan kalender.

  1. Wajib pajak yang mengisi sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak sendiri yang terutang.
  2. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
    1. SKPDKB dalam hal :
      1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
      2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
      3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
    2. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang
    3. SKPDN jika jumlah pajak yang terutama sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak